Kepala Pemerintah Kamboja – Kerajaan Kamboja atau Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kerajaan Khmer yang pernah menguasai seluruh Semenanjung India antara abad ke-11 hingga ke-14. Nama resmi negara ini dalam bahasa Indonesia adalah Kerajaan Kamboja (dalam bahasa Inggris: Kingdom of Kamboja), yang merupakan hasil terjemahan bahasa Khmer Preăh Réachéanachâk Kâmpŭchéa. Biasanya disingkat menjadi Kamboja (Khmer: ตับติตา). Kata Kampuchea berasal dari bahasa Sansekerta, Kambuja.

Kamboja. Nama resminya adalah Kerajaan Kamboja, merupakan sebuah negara di Asia Tenggara. Luas wilayahnya adalah 181.035 km2. Berbatasan dengan Thailand di barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap melintasi negara ini. Negara ini merupakan penerus Kerajaan Khmer yang pernah menguasai seluruh India antara abad ke-11 hingga ke-14.

Kepala Pemerintah Kamboja

Negara Kamboja (Khmer: ตระตับ ตริดบ) adalah nama resmi Kamboja dari tahun 1989 hingga 1993. Nama Kamboja tidak diakui secara internasional. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh, bahasa nasional Kamboja adalah Khmer Negara Kamboja berasal dari Republik Rakyat Kamboja yang berdiri pada tahun 1979 setelah negara yang didirikan oleh Pol Pot dan Khmer Merah bernama Republik Demokratik Kamboja . . . gagal Namun, Republik Rakyat Kampuchea tetap eksis hanya dengan pengakuan beberapa negara, seperti Vietnam dan Uni Soviet. Di PBB, Kamboja (atau Kamboja) diwakili oleh rezim Demokrat Kamboja. Untuk mengandalkan komunitas internasional yang simpatik di Republik Rakyat Kamboja pada tahun 1989 negara ini berganti nama menjadi Negara Kamboja dan pada tahun 1991) struktur pemerintahan komunis di negara tersebut dihapuskan. Negara ini berakhir pada tanggal 15 Maret 1992 ketika pemerintahan Kamboja diambil alih oleh Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja.

Baca Juga  Fungsi Monitor Adalah

Durian Kamboja Jadi Perbincangan Kepala Negara Asean

Berdasarkan konstitusi tahun 1993, Kamboja adalah kerajaan yang berdasarkan sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Raja Kamboja bertindak sebagai kepala negara, namun tidak memerintah. Pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri dengan bantuan para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri. Presiden Norodom Sihamoni naik tahta pada tanggal 29 Oktober 2004.

Total populasi Kamboja lebih dari 14,8 juta orang. Agama resmi di Kamboja adalah Budha dengan populasi sekitar 95% dari total penduduk Kamboja. Ibu kota dan kota terbesar Kamboja adalah Phnom Penh. Bentuk pemerintahan Kamboja adalah monarki konstitusional yang demokratis.

Bentuk pemerintahan Kamboja adalah monarki. Negara ini diperintah oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Kamboja memiliki lima pemerintahan regional dengan Phnom Penh sebagai ibu kotanya. Kamboja telah menjadi provinsi Perancis sejak tahun 1863, dan pada tahun 1951 pemerintah Perancis melantik Sihanouk sebagai raja, menjadikan negara tersebut monarki konstitusional dengan nama resmi Kerajaan Kamboja.

Pada tanggal 9 November 1953, Perancis memberikan kemerdekaan kepada Kamboja, dan saat itu, Sihanouk menyatakan bahwa Kamboja adalah negara netral yang tidak ikut serta dalam Perang Vietnam. Pada periode 1970-1993, Kamboja memasuki masa perang saudara yang menghancurkan infrastruktur fisik dan kapasitas sumber daya manusia, ketika Pangeran Sihanouk pergi ke luar negeri, keponakannya Pangeran Sisowath Sirik Matak melakukan kudeta terhadap Lon Nol. Sejak saat itu, kekacauan semakin meningkat di negara Kamboja, masa yang juga ditandai dengan kedatangan rezim Khmer Merah.

Bertemu Perdana Menteri Kamboja, Gubernur Sumbar Sumbar Bawa 2 Misi Kerja Sama Ini

Kamboja diciptakan sebagai protektorat oleh Perancis dari tahun 1863 hingga 1953, sebagai koloni India. Setelah penjajahan Jepang pada tahun 1940-an, Kamboja akhirnya memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada tanggal 9 November 1953.

Baca Juga  Apa Saja Lambang Yang Terdapat Pada Seragam Pramuka Siaga Laki-laki

Saat Perang Vietnam tahun 1960-an, Kerajaan Kamboja memilih untuk tetap netral. Hal ini tidak diperbolehkan oleh para petinggi militer yaitu Jenderal Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak yang pro aliansi AS untuk menggulingkan Norodom Sihanouk dari kekuasaan. Dari Beijing, Norodom Sihanouk memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Khmer Merah, dengan tujuan mendapatkan kembali kendali atas takhtanya, yang direbut oleh Lon Nol. Hal ini menyebabkan perang saudara di Kamboja.

Pertanyaan Baru di IPS Sebutkan dua negara ASEAN yang mengekspor minyak dan gas alam! f Laut Laos berbatasan dengan beberapa negara. Masukkan perbatasan persis Laos. satu B. CD. Perbatasan utara Perbatasan timur Perbatasan barat Perbatasan selatan 1 1 1 Faktor yang mendorong munculnya perdagangan internasional adalah A perlindungan terhadap perindustrian dan urusan dalam negeri negara B perolehan keuntungan sebesar-besarnya C peningkatan penguasaan teknologi baru bagi D negara suatu negara. Dalam suatu negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, perdagangan internasional mempunyai peranan dalam membangkitkan opini masing-masing negara yang bersangkutan. Pemerintah memberikan bantuan benih padi kepada petani. Pengrajin rotan Indonesia menjual barangnya ke mitranya di Singapura. Nadia di Indonesia mengirim email ke Canya di Thailand Faktor yang mendorong munculnya perdagangan internasional

Nama kepala negara kamboja, jakarta kamboja, kepala pemerintahan kamboja, kepala negara kamboja, villa kamboja, bentuk pemerintah negara kamboja, kepala pemerintah, kamboja fosil, hotel kamboja, kamboja, server kamboja, bentuk pemerintah kamboja