Batas Laut Sulawesi – Indonesia terdiri dari beberapa pulau, termasuk Sulawesi. Berdasarkan peta, letak geografis Pulau Sulawesi berada di sebelah timur Indonesia dan zona waktunya Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Diketahui jumlah penduduk di Pulau Sulawesi mencapai 19 juta jiwa pada tahun 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada tahun 2018. Jumlah tersebut yakni 8,8 juta jiwa di Provinsi Sulawesi Selatan, 3 juta jiwa di Sulawesi Tengah, 2,6 juta jiwa di Sulawesi Tenggara, 2,4 juta jiwa di Sulawesi Utara, 1,3 juta jiwa di Sulawesi Barat, dan 1,1 juta jiwa di Gorantalo.

Batas Laut Sulawesi

Berdasarkan letaknya, Pulau Sulawesi berada pada 2°08′ Lintang Utara dan 170° 17′ Bujur Timur. Negara bagian ini memiliki beragam satwa, seperti anua dataran rendah, biberosa, malio, rangkong Solwezi ekor putih, dan yak.

Shapefile Provinsi Sulawesi Tengah Terbaru

Laut Sulawesi berbatasan langsung dengan Laut Flores di utara, Laut Sulawesi di selatan, Selat Makassar di barat, dan Laut Banda di timur.

Pulau Sulawesi berbatasan dengan Filipina di utara, Kepulauan Nusa Tenggara Timur dan Barat di selatan, Pulau Kalimantan di barat, dan Kepulauan Maluku di timur.

Pulau Sulawesi memiliki luas 174.600 kilometer persegi. Selain wilayah tersebut, terdapat enam provinsi di dalamnya, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo.

Pulau Sulawesi terkenal dengan keindahannya, termasuk pantainya. Sedangkan pantai terindah dari selatan hingga utara adalah Tanjung Bera di Sulawesi Selatan, Pantai Talisay di Sulawesi Tengah, Pantai Pulsan di Sulawesi Utara, dan Pantai Bukuri di Sulawesi Tenggara.

Kondisi Geografis Pulau Sulawesi

Tak hanya pantai, Sulawesi juga punya wisata seperti pegunungan. Pulau Sulawesi mempunyai salah satu gunung tertinggi di Indonesia bernama Latimojong dengan ketinggian 3.478 meter, disusul Gunung Kalabat setinggi 1.995 meter, Gunung Lukol setinggi 1.580 meter, dan Gunung Umbang setinggi 1.795 meter. Jakarta – Sebagai negara kepulauan, perbatasan laut sangatlah penting bagi Indonesia. Perbatasan tidak hanya menjadi tolok ukur suatu negara, namun juga menjadi landasan bagi suatu pemerintah dalam mengambil sikap terhadap negara tetangga.

Pada 14 Juli 2017, Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) resmi menerbitkan peta nasional baru yang memuat perubahan batas laut.

Baca Juga  Bagaimana Bentuk Gerakan Tangkisan Dalam Dengan Satu Tangan

Sebelum peluncuran, peta tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh beberapa kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri (Kementerian Luar Negeri). Kemlu), Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakmala), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan departemen atau lembaga negara lainnya.

Peta nasional diperbarui karena adanya perubahan di beberapa titik perbatasan. Perubahan perbatasan sendiri dicapai melalui proses diplomasi panjang yang berujung pada perundingan internasional.

Tuah Peta Laut Baru Indonesia

Terdapat lima perubahan dalam peta tersebut, yaitu perubahan perbatasan dengan Palau, perubahan batas atas antara Indonesia dan Filipina di Laut Sulawesi, perubahan nama laut di Natuna, perubahan Ekonomi Eksklusif. Zona (ZEE). Indonesia. Perubahan batas laut teritorial di Selat Malaka, dan di perbatasan selat. Putaran.

Pemerintah sendiri berkomitmen mengatasi permasalahan perbatasan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Pemerintah, khususnya Presiden, juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 untuk mempercepat implementasi kebijakan peta. Perintah presiden ini dikeluarkan untuk mewujudkan agenda Navasta termasuk mendorong pemanfaatan informasi geospasial dalam pembangunan nasional dan membersihkan batas laut negara.

Batas-batas maritim sendiri tidak luput dari perhatian dunia internasional. Pada tanggal 10 Desember 1982, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menandatangani United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang juga dikenal sebagai International Law of the Sea Convention atau Konvensi Hukum Laut Internasional. UNCLOS yang resmi digunakan sejak 16 November 1994 telah menjadi prinsip pedoman pengelolaan sumber daya alam kelautan, yang salah satunya adalah penetapan batas dan zona maritim negara-negara anggota.

Morotai, Mutiara Di Bibir Pasifik Indonesia

Ayodhya Kalik, Asisten Deputi Penetapan Batas Zona Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, menjelaskan perkembangan hukum internasional yang mengatur zona penetapan batas wilayah antara Indonesia dan Singapura mengenai batas ZEE Batu Puteh atau Kepulauan Pedra Branca juga antara Bagian Pengendalian Indonesia. Dan Palau, sehubungan dengan bagian Helian dan Tobi, menjadi salah satu alasan pembaruan peta nasional.

Kedua, karena hasil perundingan perbatasan Indonesia-Singapura bagian timur dan perbatasan ZEE Indonesia-Filipina. “Keduanya disetujui oleh Indonesia,” jelas pria yang akrab disapa OD itu.

Alasan lainnya adalah untuk menyederhanakan garis klaim Indonesia di wilayah Selat Malaka dan Laut Natuna. Sekali lagi, hal ini juga mendukung kelanjutan proses pemutakhiran nama laut dan ciri-ciri laut, yakni sebagian Laut Natuna Utara.

Diakui Oddy, petanya sendiri tidak akan pernah ideal. Pada prinsipnya peta tersebut akan selalu dinamis menyesuaikan dengan berbagai perkembangan terkini, seperti perkembangan negosiasi, hukum internasional, dan lain-lain. Namun sejak adanya perubahan pada tahun 2017, peta baru Indonesia membawa angin segar bagi Indonesia.

Terbaru Daftar Pintu Masuk Wilayah Indonesia Melalui Bandara Udara, Pelabuhan Laut Dan Pos Lintas Batas Negara

Yang paling penting, kata Ody, adalah penetapan batas laut yang cepat karena banyak klausul yang sudah diratifikasi. Perubahan peta perbatasan ini kembali menunjukkan bahwa Indonesia mampu menerapkan hukum internasional secara konsisten.

Baca Juga  Apa Yang Dilakukan Pada Tahap Menentukan Gagasan Dalam Menggambar

Dengan menggeser beberapa titik utama perbatasan, OD yakin permasalahan perbatasan akan berkurang. Pertama, tentu saja karena peta baru ini memberikan kejelasan dan kepastian di banyak wilayah sehingga Indonesia bisa menindak tegas jika terjadi pelanggaran di wilayah tersebut.

Padahal, kemungkinan terjadinya permasalahan atau tuntutan hukum dari negara tetangga relatif kecil karena ketentuan yang diubah merupakan hasil perundingan. Yang sebenarnya bisa terjadi adalah perubahan posisi negosiasi Indonesia dengan negara tetangga. Posisi Indonesia akan diperkuat seiring dengan perkembangan hukum internasional terkini.

Namun, kata Odi, perubahan tersebut masih belum menutupi permasalahan zona penangkapan ikan di Indonesia. Daerah penangkapan ikan hanya sedikit diperluas pada daerah sekitar Selat Palau dan Malaka.

Letak Geografis & Astronomis Indonesia Serta Pengaruhnya Bagi Indonesia

Garis. “Selanjutnya, zona penangkapan ikan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan Kawasan Pengelolaan Perikanan (WPP), ternyata tidak ada perubahan,” jelas Ode.

Meski belum berdampak pada wilayah penangkapan ikan, OD berharap peta baru tersebut mampu memberikan konteks baru bagi wilayah Indonesia sebagai hasil dari berbagai proses internal, bilateral, maupun dinamika internasional.

Selain itu, Damos Dumoli Agusman, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, angkat bicara mengenai perluasan wilayah peta Indonesia yang diperbarui pada tahun 2017.

Demos mengaku pada akhir tahun 2018 pihaknya melakukan perundingan alot mengenai perjanjian ZEE dengan Filipina. Setelah itu, Malaysia akan secara definitif mendemarkasi batas maritim Malaysia di Laut Malaka dan Laut Sulawesi, serta melanjutkan perundingan ZEE dengan Vietnam.

Indonesia Malaysia Sepakati Batas Laut Teritorial

Prestasi menjadi fokus negara dalam perundingan batas wilayah, khususnya wilayah maritim. Beliau mengatakan bahwa pada tahun 2019 kita akan fokus pada India, Palau dan Timor-Leste.

Namun, bernegosiasi dengan ketiga negara tersebut bukanlah perkara mudah. Banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Kalau bicara India, persoalan apakah garis landas kontinen harus sama dengan ZEE atau tidak, memang berbeda-beda penafsirannya.

Damos menegaskan, “India berpandangan seperti ZEE, jadi tidak perlu lagi bernegosiasi dengan ZEE sekarang, sedangkan Indonesia berpandangan bahwa kedua garis ini merupakan rezim yang terpisah, sehingga tidak sama.” adalah”.

Karena perbedaan tersebut, Kementerian Luar Negeri melakukan diskusi dengan India di New Delhi pada awal tahun 2018. Akhirnya, India setuju untuk melakukan negosiasi ulang pada tahun 2019.

Implementasi Pengaturan Batas Wilayah Laut Untuk Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Diperairan Sulawesi Utara

Demos juga mengakui bahwa Palau, sebuah negara kepulauan di Samudera Pasifik, sangat terbatas dalam hal jarak dan konektivitas. “Harus lewat Manila, Filipina, jadi sulit menyesuaikan jadwal pembicaraan. Jadi, soal teknis,” jelasnya.

Sementara itu, Timor Leste akan menguasai perbatasan darat terlebih dahulu, kemudian perbatasan laut. Tujuan dari perundingan perbatasan ini adalah untuk menetapkan batas maritim. Sebab jika batas maritim terselesaikan maka akan terjalin hubungan bertetangga yang lebih baik. ,

Baca Juga  500 Ml Sama Dengan Berapa Gelas

Jika dibuat perjanjian perbatasan, maka otomatis peta akan tergambar sesuai dengan hasil perjanjian. Meski semuanya belum final, Demos memastikan tidak akan ada lagi insiden di batas wilayah laut.

, Hassan menegaskan, tidak akan ada masalah besar bila wilayah maritim Indonesia diperluas karena berdasarkan besar kecilnya ketentuan konvensi. Karena daerah ini milik Indonesia.

Indonesia Malaysia Selesaikan Batas Laut Teritorial Laut Sulawesi Dan Selat Malaka Setelah 18 Tahun

Sayangnya, meski ini merupakan hasil perundingan internasional, namun masih banyak negara yang keberatan dengan hasil tersebut. Misalnya saja Tiongkok, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yang memprotes sebagian wilayah Laut Cina Selatan yang oleh Indonesia diberi nama Laut Natuna Utara.

“Padahal sah. Kita definisikan laut itu wilayah kita dan sudah ada nama yang sesuai,” ujarnya, Selasa (23/10).

Faktanya, cekungan Laut Natuna Utara dan Selatan telah dimanfaatkan Indonesia sejak tahun 1970-an untuk penambangan migas yang berbasis di wilayah konsesi migas lepas pantai.

Bahkan, Hassan menilai China sendiri melanggar Hukum Perjanjian Laut karena mengklaim 99% wilayah laut itu milik China. Padahal, secara internasional sebagian wilayah tersebut merupakan milik Indonesia karena berbatasan dengan Natuna.

Implikasi Hukum Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Laut Antara Indonesia (provinsi Sulawesi Utara) Dan Filipina

Hassan mengatakan Indonesia tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan saat mengklaim wilayah. Tentu saja Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam mengelola kedua wilayah tersebut, dengan tetap memperhatikan apa yang dimaksud dengan laut teritorial dan apa yang dimaksud dengan ZEE.

Sementara itu, Melda Kamal Ariadno, presiden Research Cluster for Sustainable Ocean Policy (CSOP), menilai batas wilayah merupakan hal yang mudah menimbulkan konflik. Kesepakatan bisa disebut sebagai jalan tengah untuk meredam konflik.

“Sampai disepakati masih akan menimbulkan masalah karena tidak ada garis yang jelas antara Indonesia dan negara tetangga,” ujarnya.

Sementara itu, negara-negara tidak mudah melepaskan klaim teritorialnya. Situasi ini bisa bertahan hingga berpuluh-puluh tahun, seperti perundingan dengan Vietnam mengenai landas kontinen yang mana diplomasi memerlukan waktu 30 tahun untuk mencapai kesepakatan dan semua pihak harus sama-sama bersedia, saling menyetujui.

Kondisi Geografis Pulau Indonesia

“Tetapi ada juga kecepatan tinggi, seperti di Filipina. “Itu ditandatangani dan diratifikasi dengan sangat cepat,” kata Melda.

Waktu diplomasi sangat bergantung pada pemerintah yang berkuasa, tambah Melda. Apabila disuruh agar sahabat bersama menetapkan batas-batas berdasarkan kesepakatan bersama agar para nelayan tidak saling tertangkap, maka hendaknya segera dilakukan kontak, agar

Taman laut sulawesi utara, taman laut di sulawesi, batas laut internasional, laut sulawesi, batas perairan laut indonesia, batas wilayah sulawesi utara, taman laut sulawesi, batas laut, peta batas laut indonesia, laut di sulawesi, peta laut sulawesi, kedalaman laut sulawesi