Apa Hambatan Yang Dihadapi Indonesia Masalah Iklim Dalam Segi Pendidikan – Cendekiawan dan Perubahan Iklim di Indonesia: Analisis Kurikulum dan Strategi Integrasi Perubahan Iklim ke Perguruan Tinggi Islam.

Cendekiawan dan Perubahan Iklim di Indonesia: Analisis Kurikulum dan Strategi Integrasi Perubahan Iklim ke Universitas Islam Zhella Apriesta 17-10-2023T16:52:30+07:00

Apa Hambatan Yang Dihadapi Indonesia Masalah Iklim Dalam Segi Pendidikan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan pokok, sejauh mana isu perubahan iklim diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi Islam, yang antara lain berperan dalam melahirkan tokoh-tokoh Islam, tokoh dan cendekiawan Islam di Indonesia.

Nelayan Dan Masyarakat Pesisir Terdampak Perubahan Iklim?

Karena perubahan iklim dan degradasi lingkungan merupakan tantangan besar bagi masyarakat di seluruh dunia, mendidik para pemimpin Muslim mengenai isu-isu ini akan memungkinkan mereka untuk lebih memahami tantangan perubahan iklim yang dihadapi komunitas mereka dan memberikan panduan mengenai solusi praktis dan strategi adaptasi. Hal ini dapat membantu komunitas Muslim menjadi lebih tangguh dan lebih siap dalam melakukan mitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Selain terus menciptakan komitmen mengatasi perubahan iklim di kalangan ulama di Indonesia (Smith, 2019), penting untuk menilai sejauh mana lembaga pendidikan Islam, yang beberapa di antaranya juga telah melahirkan ulama, mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam isu perubahan iklim. kurikulum mereka. Karena luasnya pendidikan Islam, maka penelitian ini akan fokus pada kurikulum universitas Islam pada program keagamaan (prodi). Setelah mengamati situasi terkait integrasi isu perubahan iklim ke dalam kurikulum program keagamaan universitas Islam, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana manajemen universitas Islam di Indonesia menerapkan integrasi isu perubahan iklim ke dalam pendidikannya, apa yang menjadi permasalahannya. dan hambatan yang mereka hadapi serta strategi apa yang mereka gunakan secara efektif. Para pekerja membersihkan tumpahan limbah pada KTT iklim PBB COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, Rabu, 9 November 2022. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

Di tengah meluasnya pemberitaan mengenai isu perubahan iklim selama COP27 di Mesir, pakar media dan aktivis iklim merasa berita ini sulit untuk dipahami. Pasalnya, berita iklim sarat dengan jargon asing yang tidak dipahami masyarakat umum dan jauh dari kehidupan sehari-hari.

Baca Juga  Apa Manfaat Kritik Dan Saran Bagi Seorang Yang Berpidato

Pada tanggal 6 hingga 18 November, KTT Perubahan Iklim PBB 2022 atau lebih dikenal dengan COP27 diadakan di kota Sharm El Sheikh, Mesir. Berbagai pemberitaan mengenai pertemuan dan isu perubahan iklim mewarnai media, termasuk di Indonesia.

Dalam pengembangan upaya penyelesaian masalah perubahan iklim. “Misalnya apakah ada target pemerintah, apa program pemerintah, siapa saja yang terlibat di bidang ini, apakah ada undang-undang tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim?” dia berkata.

Masalah Yang Sering Muncul Saat Kuliah Di Luar Negeri Dan Cara Menyelesaikannya

Melalui akun Instagramnya, ia kerap membagikan ilmunya mengenai isu perubahan iklim yang ia kutip dari jurnal ilmiah dan media. Namun, ia masih kesulitan menemukan berita yang menghubungkan perubahan iklim dengan kehidupan sehari-hari, padahal “semua yang dilakukan orang berdampak dan terkena dampak perubahan iklim,” kata Jasmine.

Kajian media mengenai isu perubahan iklim yang diterbitkan oleh LBH Pers awal tahun lalu menyimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pemberitaan isu iklim di Indonesia adalah kecenderungan media untuk fokus pada isu-isu tingkat tinggi seperti politik dan sains yang tidak ada di lapangan, dengan menggunakan media yang tidak ada di lapangan. bahasa yang rumit dan rinci, istilah asing Akibatnya, tidak semua berita perubahan iklim mudah dipahami masyarakat, kata Yovantra Arief, CEO Remotivi. Yovantra adalah salah satu peneliti yang terlibat dalam penelitian tersebut.

“Ini akan menyulitkan masyarakat untuk bertanya, ‘Apakah ini benar-benar isu sehari-hari atau isu pemerintah?’” Karena tingkat pembahasannya begitu tinggi, kata Yovantra kepada VOA (8/11).

Penggunaan kata-kata dan jargon asing mengenai isu-isu iklim, seperti Circular Carbon Economy Platform atau Carbon Capture and Storage, mengurangi pemahaman masyarakat, ujarnya.

Buku Suara Kaum Muda Melawan Krisis Iklim

Selain itu, tidak jarang media memberitakan isu-isu iklim tanpa konteks yang tepat, berhenti pada level kebijakan publik, tanpa menyoroti konsekuensi nyata yang dihadapi masyarakat akibat perubahan iklim di berbagai sektor.

Yovantra dan peneliti lain juga memperhatikan adanya permasalahan dalam pemilihan sudut pandang berita, yaitu perspektif media terhadap suatu peristiwa. Ia mengatakan bahwa prospek iklim seringkali kurang diteliti, padahal subjek pemberitaan sebenarnya berkaitan erat dengan perubahan iklim.

Tiza Maphira, direktur Inisiatif Kebijakan Iklim, juga berbicara kepada VOA (11 September) mengenai hal ini. Menurutnya, media massa terkadang melewatkan kesempatan untuk merekam fenomena alam yang luar biasa dari perspektif iklim. Dia mencontohkan banjir di Tamiang, Aceh, dan badai tropis di Tenggara.

Tapi ini bukan soal kenapa itu terjadi, kenapa itu bagian dari dampak perubahan iklim. Terkadang peluang untuk menghubungkan bencana dengan krisis iklim terlewatkan, kata Tiza.

Bridging The Skills Gap: Fuelling Careers And The Economy In Australia

Ia juga menyoroti kurangnya pemahaman jurnalis mengenai isu iklim. Menurut Tiza, pemahaman tersebut tidak hanya harus dikuasai oleh jurnalis yang bergerak di bidang lingkungan hidup, namun juga jurnalis di bidang lain. Sebab, dampak perubahan iklim tidak hanya berdampak pada fenomena alam saja, namun juga aspek lain seperti perekonomian, investasi, gaya hidup, dan industri.

Baca Juga  Volume Prisma Trapesium

Peserta berdiri pada KTT iklim COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, 9 November 2022. Reuters/Mohamed Abd El Ghany

Sayangnya, pemberitaan lintas industri mengenai isu iklim masih sulit dilakukan karena banyak faktor, kata Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Ika Ningtyas. Selain tingkat pendidikan jurnalis yang tidak ada kaitannya dengan isu lingkungan hidup, dan minimnya media bagi jurnalis untuk meliput isu iklim, risiko keselamatan jurnalis saat meliput isu ini juga menjadi perhatian.

Kendala lainnya adalah kedekatan pemilik media, terutama media arus utama, dan oligarki yang mempunyai investasi di sektor sumber daya alam. Belum lagi bisnis media di era digital yang cenderung mengikuti dan memperbesar tren, semakin meminggirkan pemberitaan isu iklim yang cenderung mahal dan kurang populer di kalangan konsumen media.

Perubahan Iklim Dan Pertanian

“Kita memang perlu memperluas kerja sama dalam pemberitaan. Misalnya antara media nasional dan media lokal, atau antara jurnalis nasional dan lokal, agar kita bisa berbagi risiko dan juga biaya – karena biayanya mahal,” kata Ika kepada VOA ( 11 September).

Ia juga berharap lembaga-lembaga yang menangani isu krisis iklim – istilah yang dianggap Ika lebih tepat untuk meningkatkan urgensi permasalahan tersebut – mampu menjadikan media massa sebagai bagian dari propagandanya. Selain itu, penting bagi jurnalis untuk memiliki keterampilan mitigasi dan keamanan, serta pemahaman tentang cara meliput isu-isu sensitif, termasuk krisis iklim.

Pada akhirnya, semua ini diperlukan untuk menciptakan iklim pelaporan perubahan iklim yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Seperti Jasmine, yang meskipun lebih akrab dengan isu ini dan segala jargonnya karena profesinya, tetap berharap dapat mengandalkan media sebagai sumber informasi iklim yang ramah konsumen.

1 Drone menghantam sekolah Israel, Houthi Yaman mengklaim tembakan rudal 2 Perang Gaza mempersulit pertemuan Presiden Biden dengan Presiden Joko Widodo 3 Mamalia yang telah lama hilang ditemukan kembali di Papua 4 Netanyahu: perang Gaza akan berlangsung “untuk waktu yang lama” 5 Diyakini akan terjadi bawa pesan LGBT, demonstrasi konser Coldplay Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang dapat menimbulkan bencana di tingkat lokal. Foto oleh Pok Rie dari Pexels.

Pdf) Antipasi Perubahan Iklim Untuk Keberlanjutan Ketahanan Pangan

Nauli Aisyiyah Desdiani tidak bekerja, berkonsultasi, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang mendapat manfaat dari artikel ini, dan tidak mengungkapkan hubungan apa pun yang relevan selain penunjukan akademisnya.

Baca Juga  Artinya Bersyukur

Peran pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup sangatlah penting, terutama dalam menghadapi semakin banyaknya bencana alam yang berkaitan dengan perubahan iklim, seperti banjir dan tanah longsor.

Dalam sistem administrasi publik yang terdesentralisasi, lingkungan hidup merupakan salah satu sektor yang kewenangan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda).

Namun menurut kajian Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada tahun 2021, empat dari tujuh daerah yang dijadikan bahan kajian yaitu Provinsi Gorontalo. Cirebon, Banjarmasin dan Kabupaten Sigi – belum memiliki Perda (perda) atau Perda khusus untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Iklim Di Indonesia: Jenis, Peristiwa & Dampaknya

Pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim oleh pemerintah daerah masih belum optimal karena banyaknya tantangan yang muncul selama pelaksanaan program. Setidaknya pemerintah daerah menghadapi empat tantangan utama, yaitu: keterampilan administratif, keuangan, politik, dan teknis.

Pemerintah daerah menghadapi kesulitan administratif karena tidak adanya aturan yang mengikat dan duplikasi birokrasi, sehingga menghambat pelaksanaan program terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Pengurangan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun resolusi ini tidak memuat aturan khusus mengenai pembagian kekuasaan terhadap perubahan iklim.

Misalnya saja di Provinsi Kalimantan Utara, belum jelasnya pembagian peran antar pemangku kepentingan, seperti belum adanya sinkronisasi data dalam pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi menjadi kendala dalam mencapai tujuan. tujuan lingkungan. .

Cita Cita Indonesia 2045 Terhalang Masalah Kesehatan Mental Remaja

Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki peraturan khusus untuk beradaptasi dan melakukan mitigasi perubahan iklim di wilayahnya. Peraturan Daerah memuat ketentuan mengenai pembagian kekuasaan, koordinasi, evaluasi, dan pembiayaan.

Melihat pentingnya peran aktif otoritas daerah dalam mengambil kebijakan perubahan iklim, maka kehadiran peraturan khusus sebagai pedoman bagi otoritas provinsi dan kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan daerah, sangat penting bagi implementasi rendah karbon. pengembangan emisi dan meningkatkan ketahanan regional.

Anggaran lingkungan hidup bertujuan untuk membiayai berbagai program mitigasi lingkungan hidup dan perubahan iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seperti program pembangunan hijau dan program konservasi.

Sayangnya, dari segi penyalurannya, anggaran yang dimaksud masih paling sedikit dibandingkan pos belanja lainnya seperti layanan publik dan pendidikan.

Farm Field Day Bersama Bupati Demak, Dan Pos Ramil Kebonagung: Ffd Gali Potensi, Masalah Dan Hambatan Petani

Faktanya, banyak permasalahan lingkungan dan perubahan iklim yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, seperti kekeringan dan banjir.

Guncangan APBD apa pun akan berdampak langsung pada alokasi ke daerah. Akibatnya, upaya pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan perubahan iklim semakin terhambat.

Pandemi COVID-19 adalah salah satunya

Masalah yang sedang dihadapi indonesia, masalah yang dihadapi guru, masalah ekonomi yang dihadapi indonesia saat ini, masalah yang dihadapi indonesia, masalah sistem pendidikan di indonesia, masalah yang dihadapi, masalah ekonomi yang dihadapi indonesia, masalah yang dihadapi dalam berwirausaha, masalah yang dihadapi lansia, masalah yang dihadapi guru dalam mengajar, masalah dalam pendidikan di indonesia, masalah ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah indonesia