Sebutkan Batas-batas Wilayah Indonesia – Belum lama ini, lini masa media sosial dipenuhi pemberitaan mengenai sengketa wilayah di Pulau Pasir. Pemegang amanah hak ulayat di Laut Timor, Freddy Tanoni, pernah menyatakan Pulau Pasir merupakan bagian dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Fred, bukti Pulau Pasir milik masyarakat adat NTT terlihat dari ditemukannya berbagai artefak dan makam nenek moyang Rota.

Sebutkan Batas-batas Wilayah Indonesia

Sementara itu, warganet ramai memberikan ulasan bintang satu tentang Pulau Pasir di Google Maps. Sebagian besar netizen menyatakan Pulau Pasir adalah milik Indonesia dan meminta Australia untuk meninggalkan pulau tersebut.

Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

Akibat perbincangan hangat tersebut, Kementerian Luar Negeri harus memperjelas status Pulau Pasir. Melalui Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Qadir Jilani, Kementerian Luar Negeri menegaskan Pulau Pasir adalah milik Australia.

Kementerian Luar Negeri juga mencatat Deklarasi Juanda Tahun 1957 yang kemudian diundangkan dengan UU 4 Tahun 1960 menegaskan bahwa Pulau Pasir tidak termasuk dalam wilayah atau peta Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1957 atau peta. yang kemudian dibuat.

Menarik untuk dicermati mengapa wilayah yang secara geografis lebih dekat dengan Indonesia berada dalam wilayah administratif negara lain.

Penetapan batas wilayah Indonesia tidak lepas dari situasi dan kondisi internasional saat itu. Jepang yang telah menaklukkan Indonesia dan banyak wilayah lain di Asia Tenggara mulai mundur. Jepang mengalami kekalahan demi kekalahan di Pasifik.

Sinergi Program Guna Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Kegagalan ini memicu pernyataan Perdana Menteri Jepang saat itu, Jenderal Koizo Konyak. Deklarasi yang dikenal dengan nama Koizo Pledge ini berisi kesepakatan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Hindia Timur (Indonesia) di masa depan.

Pernyataan tersebut jelas ditujukan atas kesediaan bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dalam perangnya (Rohayuningsih, 2009). Untuk merebut hati masyarakat, Jepang memperbolehkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan bendera merah putih dikibarkan bersamaan dengan bendera Jepang.

Jepang juga mendirikan Dokuritsu Junbi Chōsakai atau Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Shuwa yang dituduh mempersiapkan upaya kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga  Bagian Bagian Surat Lamaran Pekerjaan

BPUPK sendiri mengadakan pertemuan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk membahas desain dasar negara Indonesia merdeka. Pada pertemuan pertama inilah Panaxila lahir atas inisiatif Sukarno. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945 yang salah satunya membahas tentang batas wilayah Indonesia merdeka.

Belajar Pintar Materi Smp, Sma, Smk

Dalam berita acara sidang BPUPKI PPKI yang diterbitkan Sekretariat Negara, tercatat beberapa pendapat anggota sidang mengenai penetapan batas wilayah negara, yaitu:

Usulan pertama ini disampaikan oleh Muhammad Hatta. Menurutnya, Papua adalah bangsa Melanesia sehingga berbeda dengan bangsa Indonesia. Hata lebih menerima Malaya dan Kalimantan Utara karena didasarkan pada kesamaan budaya. Namun, tentu saja jika masyarakat di kedua bidang tersebut memang menginginkannya.

Dalil pertama didasarkan pada hukum internasional yang berlaku yaitu uti possidetis juris yang digunakan untuk menentukan batas wilayah suatu negara yang pernah dihuni sebelumnya. Artinya, batas wilayah negara yang baru terbentuk mengikuti batas wilayah pada saat negara tersebut masih dihuni.

Usulan kedua diajukan oleh Muhammad Yamin. Dalam argumentasinya, Yamini menggunakan pendekatan budaya dengan memasukkan Semenanjung Malaya sebagai bagian dari Indonesia.

Batas Daratan Pulau Sumatera Serta Provinsi Di Dalamnya

Sedangkan untuk Papua, Yamin menggunakan pendekatan sejarah dimana Papua menjadi daerah perpindahan masyarakat Indonesia (Wanderungsgebiet) yang sebagian pernah menjadi bagian dari Tidore-Halmahera. Dalam seribu tahun terakhir menyatu dengan tanah Maluku, menjadikan Papua juga bagian dari Indonesia.

Usulan Yamin didukung oleh Sukarno. Menurutnya, dalam buku Negarakertagama karangan Mpu Prapanka disebutkan bahwa wilayah kerajaan Majapahit juga sampai ke Papua. Bahkan, Sukarno juga mengemukakan gagasan terkait Pan Indonesia yang juga mencakup Filipina, meski pada akhirnya Sukarno memilih mengakui kedaulatan Filipina.

Berdasarkan usulan yang ada, Ketua BPUPK Rajiman Vidyodiningrat mengadakan pemungutan suara untuk menentukan batas wilayah saat Indonesia merdeka. Hasilnya, 39 dari 66 anggota menyetujui usulan Yemin agar Indonesia akhirnya mencakup Hindia Belanda, Malaya, bagian utara. Kalimantan, Timor Portugis dan Papua.

Meskipun hasil sidang kedua BPUPK memutuskan bahwa wilayah Indonesia merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda yang lebih luas, namun hal tersebut tidak dilaksanakan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Sukarno bertemu dengan Jenderal Terauchi Hisaichi untuk melaporkan peristiwa dan hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dimana wilayah Indonesia hanya sebatas bekas Hindia Belanda saja, tidak lebih.

Lat. 1 Ekonomi Maritim Online Exercise For

Berdasarkan konsensus para pendiri bangsa, wilayah Indonesia hanya mencakup wilayah bekas Hindia Belanda. Namun daerah-daerah di Indonesia mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Wilayah Indonesia baru mulai berakhir di bekas Hindia Belanda setelah paparazzi di Papua memutuskan bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969.

Baca Juga  Titi Laras Pelog Lan Slendro Iku Bedane Ing Angka

Para founding fathers bangsa mempunyai impian besar untuk mempersatukan seluruh nusantara, namun mereka tahu bahwa jika keinginan mereka untuk memperluas wilayah menjadi kenyataan, maka Indonesia tidak akan ada bedanya dengan negara-negara imperialis. Sebagai negara yang beradab, Indonesia menghormati hukum internasional yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para founding fathers lebih memilih untuk mengekang ego dan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional.

Oleh karena itu, sangat disayangkan bila warganet membombardir Pulau Pasir dengan ulasan buruk, padahal Indonesia sendiri menegaskan kedaulatan Australia atas wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya mempelajari sejarah bangsa Indonesia dan melek digital, karena nasionalisme tanpa literasi hanya akan menghasilkan nasionalisme buta yang berdampak negatif terhadap citra Indonesia di mata dunia internasional.

Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1995. Risalah Rapat Badan Penyelidik Kerja Persiapan Kemerdekaan RI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan RI. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Tahukah Anda seberapa besar Indonesia? Simak pengertian beserta batas wilayah Indonesia dari darat, laut, dan udara pada artikel geografi kelas 11 berikut ini.

Mengenal Perbedaan Bentuk Negara Archipelagic State Dan Coastal State Dalam Kasus Sengketa Internasional Blok Ambalat (indonesia

Bagaimana jika mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia Ibu Susi Podjiastut suka menenggelamkan kapal pencuri ikan dari negara lain yang melintasi perbatasan kita? Selain itu, memancing adalah sebuah tindakan

Yang dilarang undang-undang, secara regional mereka juga dilarang mengambil ikan dan masuk tanpa izin di wilayah yang mewakili kedaulatan negara kita.

Datang dan jelajahi batas negara kita untuk mencintai dan belajar tentang negara Indonesia tercinta ini.

Tahukah kamu kalau Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia lho! Menurut Badan Informasi Geospasial, Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 5.180.053 kilometer persegi dan memiliki 17.499 pulau. Dari total luas wilayah tersebut, wilayah perairan Indonesia mencapai 3.157.483 kilometer persegi, dan luas daratan sekitar 1.922.570 kilometer persegi. Secara geografis, Indonesia. Berbatasan dengan beberapa negara, baik darat maupun laut.

Mengapa Wilayah Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke?

Menurut undang-undang no. 43 Tahun 2008 menegaskan bahwa wilayah Negara Indonesia meliputi daratan, perairan, dasar laut dan daratan di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya pembagian batas-batas hukum tersebut, jelas akan mengurangi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi, misalnya saja masuknya warga negara asing ke wilayah Indonesia tanpa izin.

Dalam menentukan batas maritim Indonesia, biasanya kita menggunakan metode penarikan garis dari pantai terendah saat air surut beberapa kilometer di depannya. Terdapat beberapa pembagian dalam batas maritim ini, antara lain sebagai berikut.

Baca Juga  Tuliskan Proses

Laut teritorial adalah batas maritim yang membentang sejauh 12 mil (19,3 km) dari garis pangkal menuju laut lepas. Garis pangkal adalah garis yang ditarik sepanjang pantai pada saat air pasang. Batasan wilayah menjadikan wilayah maritim Indonesia sebagai satu kesatuan yang apa adanya. Saat ini, laut antar pulau bukan lagi laut lepas sehingga kapal asing tidak bisa leluasa masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Apabila suatu laut yang lebarnya kurang dari 24 mil dikuasai oleh dua negara, maka cara menentukan wilayah teritorial kedua negara adalah dengan menarik garis yang jaraknya sama dari pantai luar.

Macam Macam Wilayah Negara Dan Pengertiannya Beserta Contoh

Dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak berdaulat penuh. Dengan izin pemerintah Indonesia, negara lain bisa berenang di kawasan ini.

Landas kontinen merupakan perpanjangan benua yang terendam air laut. Tepi landas kontinen diukur pada kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Namun, jika landas kontinen sangat tipis, batasnya akan diukur pada jarak 200 mil lepas pantai.

Oleh karena itu, wilayah laut dangkal pada kedalaman 200 m merupakan bagian wilayah negara di wilayah laut tersebut. Tepi landas kontinen diukur keluar dari garis pantai, jarak terjauhnya adalah 200 mil.

Sumber daya alam yang ada di landas kontinen negara ini bisa dieksploitasi. Pemerintah berhak dan berwenang memanfaatkannya, seperti ikan atau komoditas pertambangan, dengan menghormati jalur internasional dan tidak melakukan intervensi.

Kedudukan Peraturan Masa Penjajahan Yang Masih Berlaku Walau Indonesia Sudah Merdeka

Zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan wilayah seluas 200 mil laut yang diukur dari pantai pulau terluar hingga laut lepas. Apabila ZEE suatu negara tumpang tindih dengan ZEE negara lain, maka definisinya dapat dinegosiasikan antara kedua negara dan dibagi rata.

Di dalam ZEE, masing-masing Negara mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan seluruh sumber daya alam yang ada di dalamnya, baik hayati maupun non hayati, yang ada di permukaan, di dalam, dan di dasar laut untuk kepentingan Negara. Sedangkan negara lain mempunyai kebebasan navigasi dan navigasi kabel atau pipa bawah laut.

Adapun kegiatan di zona ekonomi Indonesia diatur dengan UU No. Pasal 5 Tahun 1983 tentang ZEE. Dalam zona ekonomi ekonomi, Indonesia mempunyai hak untuk:

Perbatasan darat merupakan perbatasan suatu negara yang terletak di darat dan berbatasan langsung dengan wilayah lain. Perbatasan ini dapat berupa fitur geografis seperti hutan, pegunungan, dan bidang tanah lainnya, baik yang dapat diakses dengan persetujuan negara yang berbatasan maupun tidak.

Batas Laut Dan Batas Darat

Indonesia mempunyai perbatasan darat langsung dengan 3 negara, yaitu Papua Nugini (berbatasan dengan provinsi Papua), Timor Leste (berbatasan dengan provinsi Nusa Tenggara di sebelah timur) dan Malaysia (berbatasan dengan provinsi Kalimantan di sebelah barat dan timur).

Perbatasan udara suatu negara terbagi menjadi 2, yaitu perbatasan horizontal dan vertikal. batas

Batas perairan wilayah indonesia, batas wilayah daratan indonesia, batas wilayah indonesia, batas wilayah laut indonesia, batas udara wilayah indonesia, gambar batas wilayah indonesia, sebutkan batas batas wilayah asia tenggara, sebutkan batas wilayah indonesia, peta batas wilayah indonesia, batas wilayah indonesia sebelah, batas darat wilayah indonesia, sebutkan batas batas wilayah