Pemerintah Selalu Berupaya Untuk Memenuhi Hak-hak – Anak-anak adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah, lingkungan sekitar, dan kelompok masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, Wali Kota Emma Sumarna memastikan Pemerintah Kota (Pemcot) selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak di kotanya.

Pemerintah Selalu Berupaya Untuk Memenuhi Hak-hak

“Pemerintah kota berupaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak dengan berbagai program yang dimulai dari regulasi,” kata Emma dalam acara Hari Anak Nasional se-Kota di Hotel Horison, Senin, 14 Agustus 2023.

Dampak Positif Dan Negatif Uu Kip Bagi Pemerintah Dan Masyarakat

Emma menjelaskan, sejak tahun 2012 kota ini memiliki Perda No.

“Hal inilah yang menjadi landasan hukum berbagai program perlindungan anak melalui perangkat daerah yang berkolaborasi dengan aktor-aktor dalam pola pentahelikal antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media,” ujarnya.

“Sesuai dengan undang-undang, Pemkot juga menerapkan wajib belajar minimal enam tahun tanpa dipungut biaya alias cuma-cuma,” jelasnya.

Emma menegaskan, Pemkot juga berupaya menghadirkan estetika kota yang cocok untuk anak-anak. Serta aparat penegak hukum terkait periklanan.

Riau Berupaya Dorong Daerah Jadi Kota Layak Anak

Sementara itu, Ketua DP3AKB Provinsi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Phayar Wiyati Oka mengatakan anak mempunyai peran strategis dalam pembangunan.

Baca Juga  Jelaskan Perbedaan Antara Perkembangbiakan Ovipar Dengan Ovovivipar

“Setiap anak harus mempunyai kesempatan yang cukup untuk tumbuh kembang secara optimal, baik fisik, mental, dan sosial,” ujarnya. (Jan) **JAKARTA – Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada kategori Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Penyerahan penghargaan dihadiri langsung Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (12/12/2022).

Ma’ruf Amin menyampaikan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 tahun 2022 yang beberapa hari lalu menjadi pedoman universal dan juga diadopsi oleh PBB. Hal ini merupakan kepedulian terhadap peradaban dan kemanusiaan bangsa-bangsa di dunia dan merupakan momen refleksi bagi seluruh dunia.

“Peringatan Hari Hak Asasi Manusia menjadi pedoman bagi kita untuk peduli terhadap peradaban dunia dan melindungi kemanusiaan yang lebih baik, untuk memenuhi hak asasi manusia sebagai individu yang bahagia,” ujarnya.

Peringati Hari Anak Nasional, Pemkot Bandung Terus Berupaya Sejahterak

Mantan Ketua Majelis Ulama ini juga menegaskan, pemerintah selalu mengupayakan pemulihan sosial dan lingkungan yang bertanggung jawab. Hak Asasi Manusia Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pemerintah juga berupaya memulihkan berbagai pilar. Ini termasuk pangan, sandang, pembangunan, serta pengurangan trik dan pendidikan. Kita juga terus memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat berkebutuhan khusus,” tegas Wapres.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Jasona H. Laoli mengatakan, sejarah Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ditetapkan pada 10 Desember 1928. Peristiwa 74 tahun yang lalu ini menandai peristiwa penting dan bersejarah dengan ratifikasi hak asasi manusia oleh majelis serikat pekerja pertama. disepakati oleh dunia.

“Hak asasi manusia melekat pada setiap orang, apapun kewarganegaraannya, apapun warna kulit atau kondisi fisiknya. “Warga dunia di berbagai negara harus menjadi inspirasi dan semangat pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai HAM tersebut,” ujarnya.

Baca Juga  Cara Mengembangkan Isi

Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak

Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil didampingi Kepala Informasi Komunikasi Publik (IKP) Discomnphotic Dodi Hamdani mengaku bangga atas penghargaan tersebut.

Ia pun menyampaikan rasa syukurnya karena kabupaten yang dipimpinnya merupakan salah satu dari 98 kabupaten/kota se-Indonesia yang mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk provinsi Riau sendiri hanya ada 4 kabupaten.

Lebih lanjut, Adil mengimbau seluruh warga untuk terus melindungi hak-hak sesama warga negara, khususnya di Kepulauan Meranti. Selain itu, bupati juga meminta seluruh aktor pemerintahan baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal untuk terus mendukung upaya pemenuhan HAM di Meranti.

Mari kita bersama-sama menjaga rasa aman, mari kita hormati hak setiap individu menuju Meranti yang bermartabat,” kata Bupati Adil. (advertorial)

Komnas Ham Ri Serukan Solidaritas Kebangsaan Dan Kemanusiaan

Hak dan kewajiban pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang hak cipta, hak pemerintah pusat, hak pemerintah daerah, hak dan kewajiban pemerintah, jelaskan upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia, hak dpr untuk meminta keterangan kepada pemerintah, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya agar tercapai